BBM Baru Rp 6.750 Per Liter

Program Pengganti Premium untuk Mobil Pribadi
JAKARTA - Upaya pemerintah mengalihkan konsumsi premium subsidi ke BBM substitusi sudah memasuki tahap pembahasan harga. Dari perhitungan sementara, estimasi harga BBM baru dengan spesifikasi real octane number (RON) 90 tersebut berkisar Rp 6.750 per liter.Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, harga yang lebih mahal daripada premium subsidi (Rp 4.500 per liter) dan di bawah harga Pertamax (RON 92, Rp 7.750 per liter) itu sebetulnya masih belum final. Hasil kajian harga Ditjen Migas tersebut masih akan disampaikan kepada menteri ESDM. Selanjutnya, pembahasan dilakukan rapat kabinet terbatas. "Jadi, kami minta sabar dulu," tuturnya.

Menurut Luluk, rencananya, RON 90 akan diberlakukan terus-menerus alias tidak dicabut. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penerapan standar internasional mesin kendaraan euro 2 dan euro 3. Mengenai harga RON 90 yang lebih rendah daripada Pertamax, kata Luluk, pemerintah masih tetap memberikan subsidi sekitar Rp 500 per liter.
Selain harga, saat ini pemerintah juga masih membahas kapan program pengalihan konsumsi premium dengan spesifikasi RON 88 ke BBM RON 90 tersebut. Pembahasan sementara, Pertamina sudah menyatakan siap jika mulai dipasarkan 1 Januari 2008. "Pembahasan itu juga menyangkut di wilayah mana akan direalisasikan," katanya. Menurut dia, pemerintah melalui tim yang dikoordinasi Ditjen Migas Departemen ESDM terus mematangkan usul yang pertama dilontarkan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tersebut.

Rencana penjualan BBM substitusi itu juga didukung penuh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menjamin, program pembatasan penjualan bahan bakar premium tidak akan merugikan rakyat berpenghasilan rendah. Pasalnya, sasaran pembatasan penjualan premium adalah pemilik mobil mewah yang mengisi bahan bakar di SPBU di jalan-jalan protokol.

"Instruksi presiden jelas menyebutkan kita (pemerintah, Red) tidak ingin merugikan rakyat kecil. Itu artinya kita tidak merugikan sepeda motor, tidak merugikan ojek, tidak merugikan taksi, tidak merugikan angkot," ujar Kalla setelah pembukaan National Ocean Summit di Hotel Aryaduta, Kwitang, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut dia, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak secara terselubung. Misalnya, mencabut seluruh bahan bakar bersubsidi dan menggantinya dengan bahan bakar nonsubsidi.

Pembatasan penjualan premium justru bertujuan mengurangi keborosan keuangan negara. Sebab, selama ini negara juga membiayai subsidi bahan bakar mobil mewah ber-CC besar yang tidak produktif. "Kalau Anda naik Mercy (Mercedez Benz), naik BMW, naik Volvo, sudah bayarlah (bahan bakar nonsubsidi). Itu namanya keadilan," katanya.
Wapres menyebutkan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalan protokol, kawasan perumahan elite, dan jalan tol menjadi sasaran utama program pengurangan penjualan premium. Di jalan-jalan yang merupakan rute kendaraan umum, niaga, dan permukiman menengah ke bawah, Pertamina masih akan tetap menyediakan premium. "Di jalan tol memang tidak ada sepeda motor kan," ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan, dari perhitungan sementara, diketahui pembatasan BBM bersubsidi di wilayah Jabotabek akan menghemat subsidi tahun 2008 sekitar Rp 6 triliun. "Setelah Jabotabek, kita akan perluas ke daerah-daerah yang tingkat konsumsinya tinggi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Batam," katanya setelah mengikuti rapat paripurna DPR di Jakarta, kemarin.
Seperti diberitakan Jawa Pos Sabtu (1/12), pemerintah mulai 1 Januari 2008 berencana membatasi penjualan bahan bakar jenis premium (angka oktan 88) untuk dialihkan ke bahan bakar nonsubsidi seperti pertamax (oktan 92), pertamax plus (oktan 95), dan BBM baru dengan angka oktan 90.

Program itu bertujuan mengurangi beban keuangan negara karena pembengkakan subsidi BBM menyusul kenaikan harga minyak dunia yang mendekati USD 100 per barel. Premium adalah bahan bakar yang mendapat subsidi dari APBN bersama solar dan minyak tanah.
Menurut Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Achmad Faisal, pada tahap pertama, program pembatasan kuota BBM bersubsidi tersebut akan dilaksanakan di Jabodetabek. Pertamina saat ini menyiapkan infrastruktur seperti pengosongan tangki-tangki premium untuk dialihkan ke pertamax atau BBM beroktan 90.

"Mobil distribusi telah kita siapkan. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) juga akan segera disosialisasikan. Kalau program ini terealisasi, kami juga akan mengalihkan produksi kilang Balongan khusus untuk memproduksi pertamax atau BBM beroktan 90," katanya.

Menurut Faisal, pembatasan kuota penjualan premium harus segera dilakukan. Pertimbangannya, konsumsi premium sudah melebihi kuota subsidi BBM. Dalam APBN Perubahan 2007, kuota penjualan premium 16,6 juta kiloliter, sementara tingkat konsumsinya telah melebihi 17 juta kiloliter per tahun.
Sementara, konsumsi nasional bahan bakar nonsubsidi seperti pertamax dan pertamax plus saat ini baru berkisar 0,5 juta kiloliter per tahun. "Agar premium hanya benar-benar digunakan kendaraan umum dan masyarakat bawah, memang sudah saatnya premium dialihkan," tegasnya.

Revisi Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah bersiap-siap merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun depan bila harga minyak terus melonjak. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu, jika harga minyak terus naik, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menyubsidi karena akan mengakibatkan beban anggaran negara semakin membengkak.Menurut dia, harus ada pengalihan sebagian beban pemerintah kepada masayarakat dengan menaikkan harga BBM. "Masyarakat memang harus membayar lebih mahal, tetapi beban pemerintah semakin berkurang," katanya usai diskusi di Unair kemarin (4/12).

Dia mengatakan, meski keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tidak populis, hal itu dilakukan untuk menyelamatkan anggaran negara. Masalah tersebut saat ini juga terjadi secara internasional akibat lonjakan harga minyak dunia. Saat ini, tidak ada satu negara pun di dunia yang berupaya menurunkan harga minyak.

Ada beberapa negara yang menikmati meningkatnya harga minyak itu, seperti Amerika, Arab Saudi, dan Rusia. Tetapi, ada juga negara-negara yang terkena imbasnya, seperti Indonesia dan Nigeria, meskipun keduanya merupakan anggota OPEC. "Kenaikan harga minyak juga disikapi berbeda oleh setiap negara anggota OPEC dengan menaikkan atau menurunkan harga," jelas Anggito.

Dengan pengaruh kondisi eksternal saat ini, lanjut dia, diperkirakan pertumbuhan perekonomian tahun depan tidak setinggi tahun ini. Untuk itu, pemerintah perlu merevisi target pertumbuhannya. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah siap menghadapi dampak penurunan ekonomi.

Pemerintah juga mempersiapkan pola-pola untuk menghadapi naiknya harga minyak. Di antaranya, subsidi BBM yang diperoleh dari pengalihan minyak tanah ke elpiji 2 juta liter, pengalihan dari premix ke pertamax, dan penggunaan lampu hemat energi. Untuk pola jangka panjang, pemerintah membangun pembakit listrik non-BBM yang saat ini mulai dilaksanakan. (ina/owi/noe/kim/tof)

Salam,
Joko Haryanto
Thiess Satui